JAYAPURA – – Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Papua tidak hanya membahas pembangunan jalan. Berbagai kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian, mulai dari air bersih, sanitasi, rumah layak huni hingga fasilitas pendidikan.
AHY menyampaikan hal tersebut ketika meninjau pembangunan Jalan Skory–Puay di Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Kamis (17/9/2026).
Dalam pertemuan dengan masyarakat, sejumlah aspirasi disampaikan secara langsung kepada pemerintah. Persoalan akses jalan hingga kebutuhan infrastruktur dasar menjadi bagian dari masukan yang diterima AHY.
Menurutnya, pembangunan di Papua perlu dilaksanakan secara terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur dasar juga dinilai memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pembangunan terutama ekonomi itu adalah milik semua, bukan hanya milik masyarakat Jawa misalnya, ini milik masyarakat Papua. Apalagi kita berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan,” ujar AHY.
Salah satu kebutuhan yang disoroti AHY adalah ketersediaan air bersih. Ia menilai akses terhadap air bersih merupakan bagian penting dalam menunjang kesehatan sekaligus aktivitas masyarakat.
Kebutuhan air tidak hanya berkaitan dengan konsumsi rumah tangga, tetapi juga mendukung sektor pertanian dan peternakan yang menjadi bagian dari aktivitas masyarakat.
“Air bersih ini sumber hidup. Tanpa air bersih kita semua sulit untuk hidup, tidak sehat hidupnya, belum lagi bicara untuk ternak kita, untuk tanaman kita. Jadi air bersih ini vital,” kata AHY.
Ia kemudian meminta jajaran Kemenko Infrastruktur untuk mengawal kebutuhan peningkatan akses air bersih di wilayah tersebut melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Selain air bersih, persoalan sanitasi dan kondisi tempat tinggal masyarakat juga menjadi perhatian.
AHY meminta kebutuhan rumah layak huni, MCK dan jamban tidak diabaikan dalam agenda pembangunan infrastruktur dasar di Papua.
Ia menjelaskan bahwa sanitasi berkaitan erat dengan kondisi kesehatan masyarakat. Karena itu, pembangunan fisik perlu memperhatikan lingkungan tempat tinggal agar masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang lebih sehat.
“Sanitasi juga menentukan kesehatan. Permasalahan stunting itu bukan hanya karena kurang isi, melainkan juga karena kondisi rumah, kondisi sanitasi yang tidak memadai, tidak sehat,” tuturnya.
AHY juga menekankan pentingnya pembangunan sektor pendidikan sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua.
Menurutnya, pembangunan fasilitas fisik harus dibarengi dengan upaya memberikan akses pendidikan yang baik kepada anak-anak.
“Kemiskinan itu diputus oleh pendidikan,” tegas AHY.
Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong pembangunan dan revitalisasi sekolah. Salah satunya melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, AHY turut menyampaikan perkembangan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD).
Di enam provinsi yang berada di Tanah Papua, terdapat 32 kegiatan pada 2025 dan 42 kegiatan pada 2026. Khusus Provinsi Papua, jumlah kegiatan tercatat empat pada 2025 dan meningkat menjadi 10 kegiatan pada 2026, termasuk pekerjaan multiyears.
Secara nasional, pelaksanaan IJD untuk periode 2025–2026 mencakup 427 sasaran dengan total anggaran sekitar Rp8,68 triliun.
AHY mengatakan perhatian pemerintah terhadap Papua tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan konektivitas, tetapi juga melalui penguatan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
“Indonesia ini luas dan semua harus mendapatkan perhatian, tapi percayalah bahwa Papua juga selalu mendapatkan perhatian khusus dan dukungan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
AHY memastikan berbagai masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat dikawal sehingga kebutuhan masyarakat tidak berhenti pada tahap penyampaian, tetapi dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan program pemerintah.
“Semua saya catat, tidak hanya saya sampaikan ke Jakarta nanti dan mudah-mudahan bisa kita kawal pelaksanaannya,” pungkasnya.
Peninjauan Jalan Skory–Puay turut dihadiri Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Ketua DPRD Provinsi Papua Deny Heny Bonak, Bupati Jayapura Yunus Wonda, Kajati Papua Jefferdian, DankoderaI X Jayapura Mayjen TNI (Mar) Sugianto, Danlanud SPR Marsma TNI Mukson, Kepala BBPJN Papua-Papua Pegunungan Denny Firmansyah, serta perwakilan masyarakat Kampung Skory dan Kepala Suku Kampung Aimbe Adam Uime.
AHY hadir bersama Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.(**)
Sumber: Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
