DEMAK – Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa dari ancaman abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang terintegrasi dengan pemulihan ekosistem pesisir.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir sekaligus melindungi keberlangsungan ekonomi di wilayah yang memiliki peran penting bagi aktivitas nasional.
Komitmen itu disampaikan AHY saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, AHY menegaskan bahwa perlindungan Pantura tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik. Pemerintah juga perlu memperkuat ekosistem alam agar perlindungan pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan.
Menurut AHY, Pantura Jawa menghadapi tantangan serius akibat kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah (land subsidence). Kondisi tersebut meningkatkan risiko banjir rob dan mengancam permukiman, lahan produktif, serta sumber penghidupan masyarakat.
“Tujuan besar dari pembangunan Giant Sea Wall, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, pada akhirnya adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat yang terdampak meningkatnya permukaan air laut dan menurunnya permukaan tanah. Sekaligus menjaga agar keberlangsungan hidup dan ekonomi masyarakat kita juga bisa kita jaga bersama-sama,” ujar AHY.
Salah satu pendekatan yang didorong pemerintah adalah Nature-Based Solutions (NbS), yakni pemanfaatan dan pemulihan ekosistem alam sebagai bagian dari solusi menghadapi persoalan lingkungan.
Penanaman mangrove menjadi salah satu langkah yang dinilai penting karena vegetasi pesisir tersebut dapat membantu mengurangi energi gelombang, menangkap sedimen, dan menekan risiko abrasi.
Di Desa Timbulsloko, penerapan pendekatan ini didukung teknologi HexBricks, guludan, serta struktur bambu. Kawasan percontohan tersebut direncanakan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare dan jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.
Melalui kombinasi infrastruktur dan pemulihan lingkungan, pemerintah berharap sistem perlindungan pesisir dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan kondisi lingkungan.
Program perlindungan Pantura Jawa direncanakan menjangkau sekitar 575 kilometer kawasan pesisir yang tersebar di 25 kabupaten/kota dan lima provinsi.
Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan agar pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah.
Sebagai Ketua Dewan Pengarah program, AHY memiliki peran dalam mengoordinasikan kebijakan strategis dan menyelaraskan pelaksanaan program lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Sementara itu, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menjalankan peran koordinasi, sinkronisasi perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi sesuai tugas dan kewenangannya.
AHY menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup dilihat dari banyaknya infrastruktur yang dibangun atau jumlah bibit mangrove yang ditanam. Kelangsungan hidup tanaman, efektivitas perlindungan pantai, dan pemeliharaan jangka panjang juga harus menjadi perhatian.
Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program perlindungan Pantura Jawa. Pemerintah mendorong agar warga dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan sehingga kebutuhan masyarakat setempat dapat diperhatikan.
Kepala BOPPJ yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, menyampaikan bahwa kegiatan di Timbulsloko menjadi percontohan untuk mempelajari kondisi alam setempat.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak agar pembangunan perlindungan pesisir tidak menghambat aktivitas ekonomi warga.
Penggunaan HexBricks yang diproduksi masyarakat setempat diharapkan turut membuka lapangan kerja dan memberikan tambahan penghasilan bagi warga pesisir.
Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
AHY menegaskan, pembangunan perlindungan Pantura Jawa harus berorientasi pada keselamatan masyarakat serta keberlanjutan ekonomi. Evaluasi terhadap penerapan pendekatan berbasis alam di Timbulsloko diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pengembangan program serupa di kawasan pesisir lainnya.
“Yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk melindungi kawasan pesisir, melainkan juga menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dan ekonomi kita. Ini membutuhkan kerja bersama agar Pantura Jawa menjadi lebih aman dan tangguh menghadapi tantangan ke depan,” tutup AHY.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Demak Eisti’anah, serta sejumlah pejabat dari BOPPJ dan kementerian/lembaga terkait.
Melalui penguatan infrastruktur yang dipadukan dengan pemulihan ekosistem, program perlindungan Pantura Jawa diharapkan mampu mengurangi risiko bencana pesisir sekaligus menjaga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat untuk jangka panjang.
Sumber: Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Nomor siaran pers: SP-373/INFRA/HUMAS/X/2026
Tag: AHY, Giant Sea Wall, Pantura Jawa, perlindungan pesisir, mangrove, banjir rob, abrasi pantai, penurunan muka tanah, BOPPJ, Kabupaten Demak, infrastruktur nasional, Prabowo Subianto, Nature-Based Solutions.
